Jurnal Perkuliahan | Mata Kuliah : Pengantar Perpajakan

TOWARD GREEN CAMPUS POLTEKBA


	POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN
	PAPERLESS JURNAL PERKULIAHAN

Mata Kuliah	: Pengantar Perpajakan						Kelas	: 1AP2
Dosen	: Hasto Finanto S.E., M.Sc.						Semester	: 1

No.	Tanggal	Pertemuan	Materi Kuliah		Tanda tangan		Monitoring Program Studi			Keterangan
No.	Tanggal	Pertemuan	Rencana	Implementasi	Perwakilan Mahasiswa	Dosen	Tgl	Nama	Tanda Tangan	Keterangan

1	13-09-2024	1	Definisi pajak Sejarah perpajakan di Indonesia Perubahan paradigma perpajakan di Indonesia Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang alasan diperlukannya keberadaan pajak Alasan diperlukannya pajak dalam kehidupan manusia pada umumnya dan kehidupan bernegara pada khususnya	Definisi pajak Sejarah perpajakan di Indonesia Perubahan paradigma perpajakan di Indonesia Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang alasan diperlukannya keberadaan pajak Alasan diperlukannya pajak dalam kehidupan manusia pada umumnya dan kehidupan bernegara pada khususnya	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	12-11-2024	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.
2	03-10-2024	2	Definisi pajak Ciri-ciri pajak Pungutan lain selain pajak Fungsi pajak Pembagian dan kedudukan hukum pajak Teori yang mendukung pemungutan pajak Tata Cara Pemungutan Pajak; Jenis Pajak; Timbulnya Pajak; Berakhirnya Utang Pajak dan Tarif Pajak	Definisi pajak Ciri-ciri pajak Pungutan lain selain pajak Fungsi pajak Pembagian dan kedudukan hukum pajak Teori yang mendukung pemungutan pajak Tata Cara Pemungutan Pajak; Jenis Pajak; Timbulnya Pajak; Berakhirnya Utang Pajak dan Tarif Pajak	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	12-11-2024	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.
3	10-10-2024	3	Pengertian dalam ketentuan umum Tahun pajak, pengertian dan penetapan tahun pajak. NPWP, pengertian dan fungsi pajak, cara memperoleh NPWP, nomor identitas tunggal wajib pajak. NPPKP Sarana, batas waktu, angsuran dan penundaan pembayaran pajak. SPT, pengertian, pengisian, penyampaian dan pembetulan SPT, lampiran SPT, jenis SPT, batas waktu penyampaian dan perpanjangan SPT, sanksi administrasi & pidana sehubungan dengan SPT. SKP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN STP Kewenangan SJP dalam mengurangi/ menghapus sanksi administrasi dan mengurangi/membatalkan ketetapan pajak. Kewajiban dan kerahasiaan pembukuan. Pemeriksaan dan penyidikan pajak Sanksi perpajakan Sanksi pidana Sanksi administrasi	Pengertian dalam ketentuan umum Tahun pajak, pengertian dan penetapan tahun pajak. NPWP, pengertian dan fungsi pajak, cara memperoleh NPWP, nomor identitas tunggal wajib pajak. NPPKP Sarana, batas waktu, angsuran dan penundaan pembayaran pajak. SPT, pengertian, pengisian, penyampaian dan pembetulan SPT, lampiran SPT, jenis SPT, batas waktu penyampaian dan perpanjangan SPT, sanksi administrasi & pidana sehubungan dengan SPT. SKP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN STP Kewenangan SJP dalam mengurangi/ menghapus sanksi administrasi dan mengurangi/membatalkan ketetapan pajak. Kewajiban dan kerahasiaan pembukuan. Pemeriksaan dan penyidikan pajak Sanksi perpajakan Sanksi pidana Sanksi administrasi	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	12-11-2024	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.
4	17-10-2024	4	Pajak negara Pajak daerah dan retribusi daerah Dasar hukum Pajak daerah Jenis pajak dan objek pajak Tata cara pemungutan pajak Tata cara penghapusan pajak Piutang pajak yang kadaluarsa Retribusi daerah Jenis retribusi daerah Objek retribusi daerah Subjek retribusi daerah Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi. Tata cara penghapusan piutang retribusi.	Pajak negara Pajak daerah dan retribusi daerah Dasar hukum Pajak daerah Jenis pajak dan objek pajak Tata cara pemungutan pajak Tata cara penghapusan pajak Piutang pajak yang kadaluarsa Retribusi daerah Jenis retribusi daerah Objek retribusi daerah Subjek retribusi daerah Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi. Tata cara penghapusan piutang retribusi.	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	12-11-2024	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.
5	24-10-2024	5	Subjek dan wajib pajak Kewajiban pajak subjektif Tidak termasuk subjek pajak Objek pajak dan tidak termasuk objek pajak DPP dan cara menghitung PKP dan PTKP Tarif pajak Cara menghitung pajak Cara melunasi pajak	Subjek dan wajib pajak Kewajiban pajak subjektif Tidak termasuk subjek pajak Objek pajak dan tidak termasuk objek pajak DPP dan cara menghitung PKP dan PTKP Tarif pajak Cara menghitung pajak Cara melunasi pajak	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	12-11-2024	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.
6	30-10-2024	6	WP pph 21 Tidak termasuk WP pph 21 Objek pajak pph 21 Yang dikecualikan dari pengenaan pph pasal 21 Biaya jabatan dan biaya pension Tarif pajak dan penerapannya Pemotong pph 21 Hak dan kewajiban WP Pph pasal 21 Hak dan kewajiban pemotong pph 21 Cara menghitung pph pasal 21	WP pph 21 Tidak termasuk WP pph 21 Objek pajak pph 21 Yang dikecualikan dari pengenaan pph pasal 21 Biaya jabatan dan biaya pension Tarif pajak dan penerapannya Pemotong pph 21 Hak dan kewajiban WP Pph pasal 21 Hak dan kewajiban pemotong pph 21 Cara menghitung pph pasal 21	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	12-11-2024	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.
7	31-10-2024	7	Pengertian Pemungut pph 22 Objek pajak pph 22 Yang dikecualikan oleh pph 22 Tata cara pemungutan dan penyetoran pph 22 Sifat pemungutan pph 22 Cara menghitung pph 22	Pengertian Pemungut pph 22 Objek pajak pph 22 Yang dikecualikan oleh pph 22 Tata cara pemungutan dan penyetoran pph 22 Sifat pemungutan pph 22 Cara menghitung pph 22	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	12-11-2024	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.
8	11-11-2024	8	UTS : Ujian Tengah Semester	UTS : Ujian Tengah Semester	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	12-11-2024	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.
9	26-11-2024	9	Pengertian Pemotong pajak Objek pemotongan pph pasal 23 Yang dikecualikan oleh pph 23 Pph atas deviden, bunga, sewa dan hadiah Cara menghitung pph pasal pasal 23 Saat terutang, penyetoran dan pelaporan pph 23.	Pengertian Pemotong pajak Objek pemotongan pph pasal 23 Yang dikecualikan oleh pph 23 Pph atas deviden, bunga, sewa dan hadiah Cara menghitung pph pasal pasal 23 Saat terutang, penyetoran dan pelaporan pph 23.	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	03-01-2025	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.
10	28-11-2024	10	Permohonan kredit pajak luar negeri Penggabungan penghasilan dan penentuan sumber penghasilan Besarya kredit pajak pph 24 yang diperbolehkan Pengurang/pengembalian pph luar negeri dan pembetulan surat pemberitahuan tahunan karena perubahan penghasilan luar negeri	Permohonan kredit pajak luar negeri Penggabungan penghasilan dan penentuan sumber penghasilan Besarya kredit pajak pph 24 yang diperbolehkan Pengurang/pengembalian pph luar negeri dan pembetulan surat pemberitahuan tahunan karena perubahan penghasilan luar negeri	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	03-01-2025	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.
11	30-11-2024	11	Pengertian Menghitung angsuran bulanan pph 25, dan menghitung angsuran untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan pph Menghitung angsuran pph 25 apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun lalu dan pph 25 dalam hal-hal tertentu Pph 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN. BUMD dan wajib pajak lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto Penyetoran dan pelaporan pph 25 dan pph 25 bagi WP orang pribadi yang bepergian ke luar negeri	Pengertian Menghitung angsuran bulanan pph 25, dan menghitung angsuran untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan pph Menghitung angsuran pph 25 apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun lalu dan pph 25 dalam hal-hal tertentu Pph 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN. BUMD dan wajib pajak lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto Penyetoran dan pelaporan pph 25 dan pph 25 bagi WP orang pribadi yang bepergian ke luar negeri	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	03-01-2025	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.
12	05-12-2024	12	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan; Pajak Penghasilan Bersifat Final Pasal 15 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Bersifat Final Pasal 4 Ayat (2) UU PPh Surat Pemberitahuan Masa dan Bukti Pemotongan	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan; Pajak Penghasilan Bersifat Final Pasal 15 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Bersifat Final Pasal 4 Ayat (2) UU PPh Surat Pemberitahuan Masa dan Bukti Pemotongan	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	03-01-2025	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.
13	12-12-2024	13	Dasar hukum Pengertian- pengertian Objek dari PPN dan PPnBM Subjek PPN dan PPNBM Tarif PPN dan PPNBM Cara menghitung PPN dan PPnBM	Dasar hukum Pengertian- pengertian Objek dari PPN dan PPnBM Subjek PPN dan PPNBM Tarif PPN dan PPNBM Cara menghitung PPN dan PPnBM	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	03-01-2025	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.
14	14-12-2024	14	Pengertian Objek, Tarif dan pihak yang terutang bea materai Pembayaran dan pemateraian kemudian Larangan bagi pejabat dan ketentuan pidana	Pengertian Objek, Tarif dan pihak yang terutang bea materai Pembayaran dan pemateraian kemudian Larangan bagi pejabat dan ketentuan pidana	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	03-01-2025	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.
15	30-12-2024	15	Dasar hukum PBB dan BPHTB Subyek pajak PBB dan BPHTB Obyek pajak PBB dan BPHTB Obyek pajak yang tidak dikenakan pajak PBB dan BPHTB Tarif pajak PBB dan BPHTB Dasar pengenaan dan cara menghitung pajak terutang PBB dan BPHTB	Dasar hukum PBB dan BPHTB Subyek pajak PBB dan BPHTB Obyek pajak PBB dan BPHTB Obyek pajak yang tidak dikenakan pajak PBB dan BPHTB Tarif pajak PBB dan BPHTB Dasar pengenaan dan cara menghitung pajak terutang PBB dan BPHTB	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	03-01-2025	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.
16	09-01-2025	16	UAS : Ujian Akhir Semester	UAS : Ujian Akhir Semester	Muhammad Maulana Rizq NIM992024045	Hasto Finanto S.E., M.Sc.	16-01-2025	Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.

Catatan :							Mengetahui
- Harap diisi dengan jelas dan lengkap tanggal, pertemuan dan implementasi - Pengisian ini hanya untuk 1 (satu) mata kuliah saja. - Selesai kuliah/praktek, absen harap diserahkan ke Admin Jurusan.							Ka. Program Studi,



							Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.