.::TOWARD green CAMPUS GL POLTEKBA::.

Email Pengembang RPS:krbiyantax@gmail.com

Generated by SPMI apps :@April 4, 2025, 3:22 pm Form. Code: FRM/AK/08.133.0

JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) T.A 2023/2024

MATA KULIAH

KODE

BOBOT SKS

JAM/SMT

SEMESTER

TANGGAL PENYUSUNAN

T

P

TOTAL

Pemotongan & Pemungutan

AP 503

2

1

3

56

5

06-09-2023

OTORISASI

DOSEN PENGEMBANG RPS

KETUA PROGRAM STUDI

Scan QR untuk Akses Dokumen ini

Yohanes Krisbiyantara

Endang Sri Apriani S.E., M.E., CFRM.

NIP/NIK.

NIP/NIK. 2021.90.003

Capaian Pembelajaran (CPL)

CPL - PRODI

SIKAP
(S-1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
(S-4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
(S-7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
(S-8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
(S-9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

PENGETAHUAN
(P-1) Mampu mengaplikasikan bidang keahlian akuntansi perpajakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
(P-7) Mampu menguasai konsep - konsep perpajakan, aturan perpajakan untuk mendukung pelaporan internal organisasi dan mendukung proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan perpajakan

KETRAMPILAN UMUM

 
(KU-1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan di bidang akuntansi perpajakan serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang perpajakan
(KU-2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
(KU-9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

KETERAMPILAN KHUSUS
(KK-2) Mampu menghasilkan informasi akuntansi yang akuntabel, benar dan wajar untuk internal perusahaan di bidang perpajakan seperti menyiapkan perhitungan dan penyetoran PPN, PPnBM menyiapkan perhitungan dan penyetoran PPh Wajib Pajak Badan Menyiapkan perhitungan dan penyetoran Wajib Pajak Asing dan menyiapkan perhitungan dan penyetoran PPh khusus
(KK-3) Mampu menghasilkan jasa akuntansi perpajakan yang berkualitas yaitu melakukan pengelolaan dokumen perpajakan seperti pengelolaan dokumen PPN dan PPnBM pengelolaan dokumen PPh Badan pengelolaan dokumen PPh Khusus pengelolaan dokumen BPHTB pengelolaan dokumen WP Asing
(KK-5) Mampu melakukan jasa pemeriksaan pajak meliputi pemeriksaan PPN dan PPnBM pemeriksaan PPh badan pemeriksaan BPHTB, pemeriksaan WP Asing dan pemeriksaan WP Pribadi.

Capaian Mata Kuliah (CP-MK)

CP - MK
Mahasiswa mampu memahami Konsep Pemotongan dan Pemungutan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku
Mahasiswa Mampu memahami konsep, mengidentifikasi dan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21
Mahasiswa Mampu memahami konsep, mengidentifikasi dan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22
Mahasiswa Mampu memahami konsep, mengidentifikasi dan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23
Mahasiswa Mampu memahami konsep, mengidentifikasi dan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2
Mahasiswa Mampu memahami konsep, mengidentifikasi dan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 15
Mahasiswa Mampu memahami konsep, mengidentifikasi dan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 26
Mahasiswa Mampu memahami konsep pengkreditan Pajak Penghasilan Dalam Negeri dan Luar Negeri

KEMAMPUAN AKHIR SETIAP PERTEMUAN (Sub-CPMK)
Mampu memahami gambaran umum materi yang akan disampaikan dalam satu semester.
Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan peraturan terbaru di Indonesia
Objek Pajak Penghasilan berdasarkan peraturan terbaru di Indonesia
Konsep dan kebijakan sistem pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan serta jenis jenis penghasilan yang menggunakan sistem pemotongan pajak dan pemungutan pajak di Indonesia serta perlakukan kredit pajaknya.
Analisis konsep dan ketentuan perpajakan sehubungan dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26 meliputi : Subjek Pajak Objek Pajak Pengurang yang diperkenankan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Dasar Pengenaan Pajak Tata Cara Penghitungan Saat Terutang Pelaporan dan tata cara Pelaporan
Analisis konsep dan ketentuan sehubungan dengan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terdiri Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Saat Terutang, tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan.
Analisis konsep dan ketentuan sehubungan dengan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terdiri Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Saat Terutang, tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan.
Analisis konsep dan ketentuan sehubungan dengan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Pasal (2) terdiri Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Saat Terutang, tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan.
Analisis konsep dan ketentuan sehubungan dengan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 terdiri Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Saat Terutang, tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan.
Analisis konsep dan ketentuan sehubungan dengan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 terdiri Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Saat Terutang, tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan
Analisis konsep dan ketentuan sehubungan Kredit Pajak Dalam Negeri dan kredit pajak Luar Negeri

Deskripsi Mata Kuliah

 Mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk menganalisis konsep dan kewajiban perpajakan terkait dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang undangan perpajakan di Indonesia. Dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat2, Pasal 15, Pasal 26, dan ketentuan pengkreditan atas bukti potong atas penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri.

Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan

1. Konsep Pemotongan dan Pemungutan Pajak di Indonesian, Subjek Pajak Penghasilan, Dikecualikan dari subjek Pajak, Objek Pajak, Bukan Objek Pajak, Objek Pajak Final berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Subjek pajak, objek pajak, saat terutang, dan tata cara penghitungan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Subjek pajak, objek pajak, saat terutang, dan tata cara penghitungan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22
4. Subjek pajak, objek pajak, saat terutang, dan tata cara penghitungan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23
5. Subjek pajak, objek pajak, saat terutang, dan tata cara penghitungan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).
6. Subjek pajak, objek pajak, saat terutang, dan tata cara penghitungan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15.
Subjek pajak, objek pajak, saat terutang, dan tata cara penghitungan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26
Konsep dan Ketentuan Sehubungan dengan Kredit Pajak Dalam Negeri dan Kredit Pajak Luar Negeri.

Pustaka

Pustaka Utama:

1.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja.

2.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja

3.       Undang- undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

4.       Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

5.       Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Sebagai Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan

6.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

7.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

8.       Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2017

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 599/PJ/2019

Waluyo, 2013 , Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta

Djoko Muljono, 2009, Pemotongan dan Pemungutan PPh & PPh Pasal 25/29. Penerbit Andi, Yogyakarta

Siti Kurnia Rahayu; Dadan Kusumawardana, 2020, Pajak Penghasilan di Indonesia withholding Tax System, Penerbit Rekayasa Sains, Bandung

Buku buku Perpajakan yang berkaitan

Media Pembelajaran

Media :

1.       Modul

2.       Kertas kerja

3.       Slide Mata Kuliah

               4.       LCD Projector

                5. Papan Tulis

Dosen Pengampu

Yohanes Krisbiyantara,

 

 

Mata Kuliah

Pemotongan & Pemungutan

Kode Mata Kuliah

AP 503

 

 

 

Minggu ke-

Sub CP-MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)

Indikator

Kriteria & Bentuk Penilaian

Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)

Materi Pembelajaran (Pustaka)

Bobot Penilaian (%)

1

2

3

4

5

6

7
1

 Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan peraturan terbaru di Indonesia

Mahasiswa  mampu memahami gambaran materi satu semester

Mahasiswa mampu memahami pihak pihak yang menjadi subjek pajak, dan dikecualikan dari subjek pajak.

Mahasiswa mampu memahami penghasilan yang menjadi Objek  pajak, dikecualikan dari Objek, Objek pajak yang dikenai Pajak Final.

 

Tanya Jawab

Presentasi, Penjelasan, Latihan Soal

Pemahaman Subjek dan Objek Pajak 

Modul, slide presentasi

 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang No 38 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

Waluyo, 2013, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta

Djoko Muljomo, 2009, Pemotongan Pemungutan PPh & PPh Pasal 25/29, Penerbit Andi, Yogyakarta

2
2

 Konsep dan kebijakan sistem pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan serta jenis jenis penghasilan yang menggunakan sistem pemotongan pajak dan pemungutan pajak di Indonesia serta perlakukan kredit pajaknya.

Mahasiswa mampu menguraikan konsep pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan serta jenis jenis kewajiban perpajakan yang menggunakan sister pemotongan dan pemungutan pajak.

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pemotongan dan pemungutan

Mahasiswa mampu menguraikan kewajiban pemotong, jatuh tempo pembayaran dan pelaporan.

Post Test/Tanya Jawab

Presentasi, Penjelasan, Latihan Soal

Konsep Pemotongan dan Pemungutan di Indonesia

Modul, Slide Presentasi


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang No 38 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Sebagai Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

2
3

 Analisis konsep dan ketentuan perpajakan sehubungan dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26 meliputi : Subjek Pajak Objek Pajak Pengurang yang diperkenankan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Dasar Pengenaan Pajak Tata Cara Penghitungan Saat Terutang Pelaporan dan tata cara Pelaporan

Mampu menguraikan konsep PPh Pasal 21.

Mampu menjelaskan tentang Pemotong PPh Pasal 21 dan kewajiban Pemotong PPh Pasal 21.

Mampu menjelaskan tentang Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21.

Mampu menjelaskan tentang Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21.

Mampu menguraikan tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam Penghitungan PPh Pasal 21.

Tanya Jawab

Metode Presentasi/Penjelasan, Diskusi, Tanya Jawab

Konsep Dasar Pemotongan PPh 21

Modul, Slide Presentasi


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang No 38 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Sebagai Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan

Buku buku Perpajakan yang mendukung.

3
4

 Analisis konsep dan ketentuan perpajakan sehubungan dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26 meliputi : Subjek Pajak Objek Pajak Pengurang yang diperkenankan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Dasar Pengenaan Pajak Tata Cara Penghitungan Saat Terutang Pelaporan dan tata cara Pelaporan

Mampu menguraikan tata cara tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap

Latihan Soal Penghitungan PPh Pasal 21

Presentasi/Penjelasan, Diskusi, Latihan soal

Pemotongan PPh 21 Bagi Pegawai Tetap

Modul, Slide Presentasi


Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

 

 

5
5

 Analisis konsep dan ketentuan perpajakan sehubungan dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26 meliputi : Subjek Pajak Objek Pajak Pengurang yang diperkenankan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Dasar Pengenaan Pajak Tata Cara Penghitungan Saat Terutang Pelaporan dan tata cara Pelaporan

Mampu menguraikan tata cara tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tidak Tetap

Post Test atau Latihan Soal Penghitungan

Presentasi/Penjelasan, Diskusi, Latihan soal

Pemotongan PPh 21 Bagi Pegawai Tidak Tetap

Modul, Slide Presentasi


Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

 

3
6

 Analisis konsep dan ketentuan perpajakan sehubungan dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26 meliputi : Subjek Pajak Objek Pajak Pengurang yang diperkenankan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Dasar Pengenaan Pajak Tata Cara Penghitungan Saat Terutang Pelaporan dan tata cara Pelaporan

Mampu menguraikan tata cara tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai

Post Test, Latihan Soal

Presentasi/Penjelasan, Diskusi, Latihan soal

Pemotongan PPh 21 Bagi Bukan Pegawai

Modul, Slide Presentasi


Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

 

3
7

 Analisis konsep dan ketentuan perpajakan sehubungan dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26 meliputi : Subjek Pajak Objek Pajak Pengurang yang diperkenankan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Dasar Pengenaan Pajak Tata Cara Penghitungan Saat Terutang Pelaporan dan tata cara Pelaporan

Mampu menguraikan dan menjelaskan  konsep dan tata cara penghitungan PPh 21 yang bersifat Final 

Post Test/Latihan Soal

Presentasi/Penjelasan, Diskusi, Latihan soal

Pemotongan PPh 21 Final

Modul, Slide Presentasi


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2009 TENTANG TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2010 TENTANG TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 262/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3

8

UTS : Ujian Tengah Semester

30
9

 Analisis konsep dan ketentuan sehubungan dengan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terdiri Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Saat Terutang, tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan.

Mampu menguraikan tentang konsep PPh Pasal 22.

Mampu menjelaskan tentang Pemungut PPh Pasal 22.

Mampu menjelaskan tentang yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

Mampu menjelaskan tentang saat terutang PPh Pasal 22.

Mampu menjelaskan tentang cara pemungutan PPh Pasal 22.

Mampu menjelaskan tentang sifat pemungutan PPh Pasal 22.

Mampu menghitung PPh Pasal 22 Terutang

Post Test, Latihan Soal

Presentasi/Penjelasan, Diskusi, Latihan soal

Pemungutan PPh Pasal 22

Modul, Slide Presentasi


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang No 38 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK. 010/2017

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 /PMK.010/2018

Djoko Muljono, 2009, Pemotongan Pemungutan PPh & PPh Pasal 25/29, Penerbit Andi, Yogyakarta

3
10

 Analisis konsep dan ketentuan sehubungan dengan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terdiri Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Saat Terutang, tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan.

Mampu menguraikan tentang konsep PPh Pasal 23.

Mampu menjelaskan tentang Pemotong PPh Pasal 23.

Mampu menjelaskan tentang yang Penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23

Diskusi, Tanya Jawab

Presentasi/Penjelasan, Diskusi, Latihan soal

Pemotongan PPh Pasal 23

Modul, Slide Presentasi


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang No 38 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 251/PMK.03/2008 TENTANG PENGHASILAN ATAS JASA KEUANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23.

Djoko Muljono, 2009, Pemotongan dan Pemungutan PPh & PPh Pasal 25/29. Penerbit Andi, Yogyakarta

2
11

 Analisis konsep dan ketentuan sehubungan dengan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terdiri Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Saat Terutang, tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan.

Mampu menjelaskan tentang saat penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan kewajiban pemotong PPh Pasal 23.

Mampu menentukan traksaksi yang terutang dan tidak terutang PPh Pasal 23 dan mampu menghitung PPh Pasal 23

Post Test, Latihan Soal

Presentasi, Penjelasan, Latihan Soal, Diskusi

Pemotongan PPh Pasal 23

Modul, Slide Presentasi


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang No 38 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 50/PJ./1994

3
12

 Analisis konsep dan ketentuan sehubungan dengan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Pasal (2) terdiri Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Saat Terutang, tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan.

Mampu menguraikan tentang konsep PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Mampu menguraikan tentang perlakuan PPh atas penghasilan

Mampu menjelaskan tentang saat penyetoran dan pelaporan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Mampu menghitung PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Post Test, Latihan Soal

Presentasi, Diskusi, Latihan Soal

Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Modul, Slide Presentasi


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang No 38 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2000

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2022

Djoko Muljono, 2009, Pemotongan Pemungutan PPh & PPh Pasal 25/29, Penerbit Andi, Yogyakarta

3
13

 Analisis konsep dan ketentuan sehubungan dengan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 terdiri Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Saat Terutang, tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan.

Mampu menjelaskan tentang Norma Penghitungan Khusus.

Mampu menguraikan tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.

Mampu menguraikan tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.

Mampu menguraikan tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.

Mampu menguraikan tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia.

Mampu menjelaskan tentang penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 15

Mampu menghitung PPh Pasal 15 Terutang

Post Test, Latihan Soal

Presentasi, Diskusi, Latihan Soal

Pemotongan PPh Pasal 15

Modul, Slide Presentasi


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang No 38 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 667/PJ./2001

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 416/KMK.04/1996

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 417/KMK.04/1996

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 475/KMK.04/1996

Djoko Muljono, 2009, Pemotongan Pemungutan PPh & PPh Pasal 25/29, Penerbit Andi, Yogyakarta

3
14

 Analisis konsep dan ketentuan sehubungan dengan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 terdiri Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Saat Terutang, tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan

Mampu menguraikan tentang konsep PPh Pasal 26.

Mampu menjelaskan tentang Pemotong PPh Pasal 26.

Mampu menjelaskan tentang tarif pemotongan PPh Pasal 26.

Mampu menjelaskan tentang sifat pemotongan PPh Pasal 26.

Mampu menguraikan tentang Branch Profit Tax.

Mampu menghitung PPh Pasal 26 Terutang

Post Test, Latihan Soal

Presentasi, Diskusi, Latihan Soal

Pemotongan PPh Pasal 26

Modul, Slide Presentasi


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang No 38 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 /PMK.03/2019

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.03/2011

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 434/KMK.04/1999

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/PMK.03/2009

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 624/KMK.04/1994

Djoko Muljono, 2009, Pemotongan Pemungutan PPh & PPh Pasal 25/29, Penerbit Andi, Yogyakarta

3
15

 Analisis konsep dan ketentuan sehubungan Kredit Pajak Dalam Negeri dan kredit pajak Luar Negeri

Mampu menguraikan tentang konsep Kredit Pajak.

Mampu menjelaskan tentang konsep world wide income.

Mampu menguraikan tentang tata cara penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri

Post Test, Latihan Soal

Presentasi, Diskusi, Latihan Soal

Konsep Pengkreditan PPh Dalam SPT dan Ketentuan Pengkreditan atas Penghasilan Dalam Negeri dan  Luar Negeri

Modul, Slide Presentasi


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang No 38 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164/KMK.03/2002  TENTANG KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Djoko Muljono, 2009, Pemotongan Pemungutan PPh & PPh Pasal 25/29, Penerbit Andi, Yogyakarta

2

16

UAS : Ujian Akhir Semester

30

.::TOWARD green CAMPUS GL POLTEKBA::.

 

Tentang Pengembang

 
Yohanes Krisbiyantara lahir di 07/05/1976 pada tanggal
Jabatan fungsional Jurusan AKUNTANSI Program Studi Akuntansi Perpajakan

Info Detil