Layanan Administrasi | Kepegawaian Politeknik Negeri Balikpapan

Layanan Administrasi Pegawai

Pilih jenis layanan administrasi yang Anda butuhkan.

Usul BPJS Kesehatan

Usulan Pengajuan BPJS Kesehatan Pegawai

Usul Pendaftaran NUPTK

Usulan Pendaftaran Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Usul Gaji CPNS/PPPK

Usulan Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Usul Peninjauan Masa Kerja

Usulan Pengajuan Peninjauan Masa Kerja (PMK)

Usul Kenaikan Pangkat PNS

Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Usul Pengajuan Tugas Belajar

Usulan Pengajuan Tugas Belajar

Usul Pengaktifan Kembali Dari Tugas Belajar

Usulan Pengajuan Aktif Kembali dari Tugas Belajar

Usul Pembuatan Surat Keterangan

Usulan Pembuatan Surat Keterangan

Usul Pengajuan Satyalancana Karya Satya

Usulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya

Usul Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Usulan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

MONITORING LAYANAN

Silahkan cek monitoring layanan

Lihat Selengkapnya

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN

Persyaratan	KTP (Pegawai dan Keluarga yang didaftarkan) Kartu Keluarga SK CPNS/PNS Slip Gaji terakhir (Untuk penentuan kelas rawat) Akta Kelahiran (Jika mendaftarkan anak)
Sistem, Mekanisme, Prosedur	Pegawai menyiapkan dan mengunggah berkas persyaratan melalui website kepegawaian Memverifikasi dokumen kelengkapan oleh pengelola kepegawaian Mengajukan dokumen kelengkapan ke BPJS Kesehatan melalui surat elektronik (Email) Memverifikasi data usulan oleh sistem BPJS Kesehatan Konfirmasi aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN
Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari Kerja
Biaya/Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Status kepesertaan aktif pada database BPJS Kesehatan dan nomor kartu peserta
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email resmi kepegawaian: kepegawaian@poltekba.ac.id Melalui kanal resmi BPJS Kesehatan Care Center 165 atau Layanan Pandawa
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer Scanner Jaringan Internet Data Kepegawaian
Kompetensi Pelaksana	Pengelola kepegawaian yang memahami tugas dan fungsi mekanisme BPJS Kesehatan Pengelola kepegawaian yang memahami regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pengawasan Internal	Monitoring secara berkala oleh Ketua Tim Kerja Kepegawaian
Jumlah Pelaksana	3 Orang
Jaminan Pelayanan	Pendaftaran dilakukan secara tepat waktu dan data dijamin kerahasiaannya
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan diberikan untuk memastikan pelayanan berlangsung aman, baik secara fisik maupun digital Data pegawai dijaga kerahasiaannya
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksana dilakukan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan Evaluasi pelaksana minimal setiap tiga bulan sekali untuk menilai efektivitas pelayanan, kedisiplinan pelaksana, kepuasan pengguna layanan, serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan

Usulkan

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN NUPTK

Persyaratan	KTP kartu Keluarga Pas Foto Terbaru ijasah S1 dan ijasah S2 Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (dari dokter rumah sakit atau klinik pemerintah) Surat Keterangan Bebas Narkoba
Sistem, Mekanisme, Prosedur	Pegawai menyiapkan dan mengunggah berkas persyaratan melalui website kepegawaian Memverifikasi dokumen kelengkapan oleh pengelola kepegawaian Pengelola kepegawaian memvalidasi dokumen dan mengajukan surat pernyataan pimpinan kepada Kepala Bagian Kepala Bagian melakukan validasi dokumen kelengkapan dan surat pernyataan pimpinan Wakil Direktur II melakukan validasi serta persetujuan dokumen kelengkapan dan surat pernyataan pimpinan Direktur mengesahkan dan menandatangani surat pernyataan pimpinan Pengelola Kepegawaian mengajukan usulan beserta dokumen pendukung pendaftaran NUPTK ke aplikasi SISTER Proses verifikasi oleh verifikator kemendiktisainte Penerbitan NUPTK melalui aplikasi SISTER
Jangka Waktu Pelayanan	30 Hari Kerja
Biaya/Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	NUPTK
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email resmi kepegawaian: kepegawaian@poltekba.ac.id Helpdesk Aplikasi SISTER
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer Scanner Jaringan Internet Data Kepegawaian
Kompetensi	Pengelola Kepegawaian yang memahami regulasi NUPTK melaui aplikasi SISTER
Pengawasan Internal	Monitoring secara berkala oleh Ketua Tim Kerja Kepegawaian
Jumlah Pelaksana	5 Orang
Jaminan Pelayanan	Kelengkapan data diperiksa secara teliti untuk meminimalisir penolakan oleh verifikasi pusat
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan pelayanan diberikan untuk memastikan data dan dokumen pegawai tersimpan dengan aman Proses pelayanan dilakukan melalui sistem yang mendukung kemanan informasi dan kemudahan akses layanan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal tiga bulan sekali untuk menilai efektivitas pelayanan, ketepatan proses administrasi, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada pegawai

Usulkan

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN GAJI CPNS/PPPK

Persyaratan	SK CPNS/PPPK KTP Pegawai KTP Suami/Istri KTP Orang Tua (bagi yang belum nikah) Kartu Keluarga NPWP Akta kelahiran Anak Pas Foto (Memakai jas berlatar warna biru) Ijasah D3/S1 Ijasah S2 (Wajib untuk Dosen) Transkrip Nilai D3/S1 Transkrip Nilai S2 (Wajib untuk Dosen)
Sistem, Mekanisme, Prosedur	Pegawai menyiapkan dan mengunggah berkas persyaratan melalui website kepegawaian Memverifikasi dokumen kelengkapan oleh Pengelola Kepegawaian Bidang Keuangan melakukan verifikasi usulan dokumen kelengkapan serta menginput dokumen ke dalam aplikasi penggajian Kepala Bagian melakukan validasi dokumen kelengkapan usul gaji Wakil Direktur II melakukan validasi dan persetujuan terhadap dokumen kelengkapan usul gaji Direktur mengesahkan dan menandatangani usul gaji pegawai CPNS/PPPK Bidang Keuangan memproses pembayaran gaji pegawai Menerbitkan pembayaran gaji beserta tunjangan ke pegawai
Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
Biaya/Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Terbitnya pembayaran gaji pokok beserta tunjangan ke rekening pegawai disertai slip gaji
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email resmi kepegawaian: kepegawaian@poltekba.ac.id Bidang Keuangan atau bendahara gaji
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan pemerintah Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer Scanner Jaringan Internet Aplikasi Penggajian Keuangan
Kompetensi Pelaksana	Bendahara Gaji dan Pengelola Kepegawaian yang memahami regulasi penggajian ASN
Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui proses pemeriksaan dan verifikasi oleh pengelola kepegawaian, bendahara gaji, pejabat administrator, Wakil Direktur II, dan Direktur sebelum pembayaran gaji diterbitkan guna memastikan ketepatan data dan kepatuhan terhadap regulasi
Jumlah Pelaksana	6 Orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku dengan menjamin kesesuaian data gaji berdasarkan golongan/ruang, masa kerja, jabatan, dan jenjang pendidikan pegawai
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan pelayanan dijamin melalui pengelolaan data kepegawaian yang bersifat rahasia Penggunaan sistem digital yang aman serta lingkungan pelayanan yang nyaman dan responsif
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal tiga bulan sekali melalui monitoring pelayanan dan dindak lanjut atas pengaduan atau kendala layanan

Usulkan

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PENINJAUAN MASA KERJA

Persyaratan	SK Pangkat Terakhir Surat pengangkatan atau kontrak pengangkatan dari instansi atau perusahan SK Pemberhentian atau surat pemutusan hubungan Kerja Surat keterangan bekerja dari instansi atau perusahaan Slip gaji selama bekerja di instansi atau perusahaan (Minimal 1 slip gaji/tahun)
Sistem, Mekanisme, Prosedur	Pegawai menyiapkan dan mengunggah berkas persyaratan melalui website kepegawaian Memverifikasi dokumen kelengkapan oleh Pengelola Kepegawaian Menginput dan mengunggah dokumen melalui portal SIASN BKN BKN menerbitkan surat pertimbangan teknis (PERTEK) Pengelola Kepegawaian menyampaikan surat permohonan usulan peninjauan masa kerja beserta surat pertimbangan teknis (PERTEK) kepada Kepala Bagian untuk memvalidasi surat usulan Kepala Bagian melakukan validasi dokumen dan surat permohonan usulan peninjauan masa kerja beserta surat pertimbangan teknis (PERTEK) Wakil Direktur II melakukan validasi dan persetujuan terhadap dokumen usulan peninjauan masa kerja beserta surat pertimbangan teknis (PERTEK) Direktur mengesahkan dan menandatangani surat permohonan usulan peninjauan masa kerja Pengelola Kepegawaian mengusulkan dokumen peninjauan masa kerja yang telah disahkan DIrektur kepada Biro OSDM Kemendiktisaintek Penerbitan SK peninjauan masa kerja dari Biro OSDM Kemendiktisaintek melalui aplikasi DiktiHR
Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
Biaya/Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Surat Keputusan (SK) peninjauan masa kerja yang telah disahkan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email resmi kepegawaian: kepegawaian@poltekba.ac.id Helpdesk SIASN BKN
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer Scanner Jaringan Internet Aplikasi SIASN
Kompetensi Pelaksana	Pengelola Kepegawaian yang memahami regulasi administrasi kepegawaian dan teknis SIASN BKN
Pengawasan Internal	Monitoring secara berkala pada dashboard usulan di aplikasi SIASN untuk memastikan progress verifikasi berjalan oleh Ketua Tim Kerja Kepegawaian
Jumlah Pelaksana	6 Orang
Jaminan Pelayanan	Keakuratan input data masa kerja di sistem agar tidak terjadi kesalahan perhitungan gaji pokok
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan pelayanan melalui pengelolaan dokumen usulan peninjauan masa kerja dijamin kerahasiannya Penggunaan sistem digital yang aman serta lingkungan pelayanan yang nyaman dan responsif
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal tiga bulan sekali melalui monitoring pelayanan dan tindak lanjut atas pengaduan atau kendala layanan

Usulkan

STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Persyaratan	SK Pangkat Terakhir SK Jabatan PAK (Penetapan Angka Kredit) Surat Pengantar
Sistem, Mekanisme, Prosedur	Pegawai menyiapkan dan mengunggah berkas persyaratan ke website kepegawaian Pengelola Kepegawaian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang telah diunggah Menginput dan menguggah dokumen usulan kenaikan pangkat PNS melalui portal SIASN BKN BKN menerbitkan surat pertimbangan teknis (PERTEK) Pengelola Kepegawaian menyampaikan surat permohonan usulan kenaikan PNS beserta surat pertimbangan teknis (PERTEK) kepada Kepala Bagian untuk dilakukan validasi Kepala Bagian melakukan validasi dokumen dan surat permohonan usulan kenaikan pangkat PNS beserta surat pertimbangan teknis (PERTEK) Wakil Direktur II melakukan validasi dan persetujuan terhadap dokumen usulan kenaikan pangkat PNS beserta surat pertimbangan teknis (PERTEK) Direktur mengesahkan dan menandatangani surat permohonan usulan kenaikan pangkat PNS Mengusulkan dokumen persetujuan surat permohonan usulan kenaikan pangkat PNS dari Pimpinan kepada Biro OSDM Kemendiktisaintek Penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat PNS dari Biro OSDM Kemendiktisaintek melalui aplikasi DiktiHR
Jangka Waktu Pelayanan	Mengikuti periode kenaikan pangkat dengan proses verifikasi minimal 1-2 Bulan sebelum TMT (Terhitung mulai tanggal) pangkat
Biaya/Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email resmi kepegawaian: kepegawaian@poltekba.ac.id Helpdesk BKN
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer Scanner Jaringan Internet Data Kepegawaian
Kompetensi Pelaksana	Pengelola kepegawaian memiliki akses role admin di SIASN BKN dan aplikasi DiktiHR
Pengawasan Internal	Monitoring secara berkala status usulan pada dashboard SIASN oleh Ketua Tim Kerja Kepegawaian
Jumlah Pelaksana	5 Orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional, transparan, dan akurat dengan menjamin proses usulan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta rekam jejak kinerja pegawai
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kemananan pelayanan melalui pengelolaan dokumen usulan kenaikan pangkat dijamin kerahasiaannya dan terarsip dengan baik Penggunaan akun akses SIASN BKN dan DiktiHR khusus Instansi secara terbats kepada petugas berwenang serta perlindungan data kepegawaian agar terhindar dari kesalahan input dan penyalahgunaan data
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal tiga bulan sekali melalui monitoring usulan kenaikan pangkat, validasi dokumen usulan, serta evaluasi kendala pelayanan pada setiap periode kenaikan pangkat
Unduh Formulir	Surat Direktur Terkait Usul Kenaikan Pangkat Format Daftar Nominatif

Usulkan

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN TUGAS BELAJAR

Persyaratan	SKP 2 tahun terakhir Ijasah pendidikan terakhir Surat keterangan sehat jasmani dan sehar rohani Jaminan pembiayaan tugas belajar/surat pernyataan jaminan biaya mandiri Surat penerimaan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tubel dan surat keterangan perkuliahan daring (apabila tetap melaksanakan tugas jabatan) Surat kesanggupan melaksanakan tugas jabatan (wajib bagi tubel tanpa meninggalkan tugas jabatan) Surat pernyataan dari calon pegawai tugas belajar (4 poin) Surat pengantar usul tugas belajar dari atasan langsung
Sistem, Mekanisme, Prosedur	Pegawai menyiapkan dan mengunggah berkas persyaratan melalui website kepegawaian Pengelola Kepegawaian melakukan verifikasi dokumen kelengkapan tugas belajar Pengelola Kepegawaian membuat draft surat pengantar, surat rekomendasi, surat perjanjian tugas belajar, dan surat pernyataan tanggung jawab multak kebutuhan organisasi beserta dokumen pendukung lainnya Pengelola Kepegawaian menyampaikan draft surat pengantar, surat rekomendasi, surat perjanjian tugas belajar, dan surat pernyataan tanggung jawab multak kebutuhan organisasi beserta dokumen pendukung lainnya kepada Kepala Bagian untuk dilakukan validasi Kepala Bagian melakukan validasi surat pengantar, surat rekomendasi, surat perjanjian tugas belajar, dan surat pernyataan tanggung jawab multak kebutuhan organisasi beserta dokumen pendukung lainnya Wakil direktur II melakukan validasi dan persetujuan surat pengantar, surat rekomendasi, surat perjanjian tugas belajar, dan surat pernyataan tanggung jawab multak kebutuhan organisasi beserta dokumen pendukung lainnya Direktur mengesahkan dan menandatangani surat pengantar, surat rekomendasi, surat perjanjian tugas belajar, dan surat pernyataan tanggung jawab multak kebutuhan organisasi Pengelola Kepegawaian mengajukan usul tugas belajar dengan mengupload seluruh dokumen kelengkapan melalui aplikasi Tubel Biro OSDM Kemendiktisaintek melakukan verifikasi terhadap usulan tugas belajar yang telah diajukan Biro OSDM Kemendiktisaintek menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar melalui aplikasi Tubel
Jangka Waktu Pelayanan	30 Hari Kerja
Biaya/Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email Resmi Kepegawaian: kepegawaian@poltekba.ac.id
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer Printer Scanner Jaringan Internet Data Kepegawaian
Kompetensi Pelaksana	Pengelola kepegawaian yang memahami regulasi pengembangan kompetensi ASN dan regulasi tugas belajar
Pengawasan Internal	Monitoring secara berkala oleh Ketua Tim Kerja Kepegawaian
Jumlah Pelaksana	5 Orang
Jaminan Pelayanan	Jaminan pengajuan tugas belajar diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara transparan, objektif, dan akuntabel Petugas pelayanan memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan ramah Pengajuan tugas belajar diprses sesuai standar waktu pelayanan apabila seluruh persyaratan adminisrasi telah dinyatakan lengkap dan benar
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan pelayanan melalui pengelolaan dokumen tugas belajar dijamin kerahasiaannya serta penyimpanan arsip digital yang aman
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal tiga bukan sekali melalui monitoring usulan tugas belajar, kelengkapan dokumen persyaratan, Tingkat persetujuan usulan, serta tindak lanjut terhadap kendala dan pengaduan pelayanan
Unduh Formulir	Surat jaminan pembiayaan sendiri Surat Kesanggupan Melaksanakan Tugas Jabatan(Wajib bagi tubel tanpa meninggalkan tugas jabatan) Surat pernyataan dari calon pegawai tugas belajar Surat pengantar usul tugas belajar dari atasan langsung

Usulkan

STANDAR PELAYANAN PENGAKTIFAN KEMBALI DARI TUGAS BELAJAR

Persyaratan	Ijasah terbaru Transkrip Nilai Terbaru Surat pengantar lapor diri dari unit kerja
Sistem, Mekanisme, Prosedur	Pegawai melaporkan diri kepada atasan langsung setelah menyelesaikan tugas belajar Pegawai menyiapkan dan mengunggah berkas persyaratan melalui website kepegawaian Pengelola kepegawaian melakukan verifikasi dokumen kelengkapan dan membuat draft surat pengantar pengaktifan kembali dari tugas belajar Pengelola kepegawaian menyampaikan draft surat pengantar pengaktifan kembali dari tugas belajar kepada Kepala Bagian untuk dilakukan validasi Kepala bagian melakukan validasi surat pengantar pengaktifan kembali dari tugas belajar Wakil direktur II melakukan validasi dan persetujuan surat pengantar pengaktifan kembali dari tugas belajar Direktur mengesahkan dan menandatangani surat pengantar pengaktifan kembali dari tugas belajar Pengelola kepegawaian mengajukan usulan pengaktifan kembali dari tugas belajar dengan mengupload dokumen kelengkapan melalui aplikasi Tubel Biro OSDM Kemendiktisaintek melakukan verifikasi terhadap usulan pengaktifan kembail dari tugas belajar yang telah diajukan Biro OSDM Kemendiktisaintek menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pelaksana/Fungsional melalui aplikasi Tubel Pengaktifan Kembali Bekerja di unit kerja melalui aplikasi Tubel
Jangka Waktu Pelayanan	30 Hari Kerja
Biaya/Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Surat Keputusan (SK) Pengaktifan Kembali bekerja di unit kerja dan pembaruan profil data pegawai (penambahan gelar)
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email Resmi Kepegawaian: kepegawaian@poltekba.ac.id
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer Printer Scanner Jaringan Internet Data Kepegawaian
Kompetensi Pelaksana	Pengelola kepegawaian yang memahami proses integrasi data pendidikan ke sistem pusat PDDikti dan aplikasi SIASN BKN
Pengawasan Internal	Pengecekan status aktif pegawai di sistem oleh Ketua Tim Kerja Kepegawaian secara berkala
Jumlah Pelaksana	5 Orang
Jaminan Pelayanan	Data kualifikasi pendidikan baru dipastikan masuk ke database pusat agar tidak menghambat kenaikan pangkat/jabatan selanjutnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan pelayanan melalui pengelolaan dokumen tugas belajar dijamin kerahasiaannya serta penyimpanan arsip digital yang aman
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal tiga bukan sekali melalui monitoring proses verifikasi kelengkapan dokumen, tingkat persetujuan usulan, serta tindak lanjut terhadap kendala dan pengaduan pelayanan

Usulkan

STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN

Persyaratan	Surat Rekomendasi Berkas Pendukung
Sistem, Mekanisme, Prosedur	Pegawai mengajukan permohonan surat keterangan melalui website kepegawaian Pengelola kepegawaian membuat draft surat keterangan dan menyampaikan kepada Kepala Bagian untuk dilakukan validasi Kepala Bagian melakukan validasi surat keterangan Wakil Direktur II melakukan validasi dan persetujuan surat keterangan Direktur mengesahkan dan menandatangani surat keterangan Pengelola Kepegawaian menyerahkan surat keterangan ke Pegawai
Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari Kerja
Biaya/Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Surat keterangan (Fisik atau dokumen elektronik(TTE))
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email Resmi Kepegawaian: kepegawaian@poltekba.ac.id
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer Scanner Printer Jaringan Internet
Kompetensi Pelaksana	Pengelola Kepegawaian yang memahami format surat dinas dan aturan tata naskah.
Pengawasan Internal	Pemeriksaan dan pengecekan nomor surat oleh pengelola kepegawaian secara berkala
Jumlah Pelaksana	5 Orang
Jaminan Pelayanan	Isi surat sesuai dengan data faktual pegawai dan ditandatangani oleh pejabat yang sah.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan pelayanan melalui pengelolaan dokumen persuratan dan data pegawai dijamin kerahasiaannya Penggunaan arsip digital dan fisik yang tertata, serta pembatasan akses dokumen hanya kepada petugas yang berwenang guna mencegah kesalahan dan penyalahgunaan dokumen
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal tiga bulan sekali melalui monitoring ketepatan waktu penyelesaian surat, penomoran surat, serta tindak lanjut terhadap pengaduan dan masukkan pengguna layanan

Usulkan

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Persyaratan	Surat Format Daftar Nominatif Unit Kerja Surat Format Daftar Riwayat Hidup
Sistem, Mekanisme, Prosedur	Unit Kerja menyiapkan dan mengunggah berkas dokumen usulan melalui website kepegawaian Pengelola kepegawaian melakukan verifikasi dokumen kelengkapan usulan Pengelola kepegawaian membuat dan menyampaikan draft surat usulan beserta daftar nominative pegawai calon penerima satyalancana karya satya kepada Kepala Bagian untuk dilakukan validasi Kepala Bagian melakukan validasi surat usulan beserta daftar nominative pegawai calon penerima satyalancana karya satya Wakil direktur II melakukan validasi dan persetujuan surat usulan beserta daftar nominative pegawai calon penerima satyalancana karya satya Direktur mengesahkan dan menandatangani surat usulan satyalancana karya satya Pengelola kepegawaian mengusulkan dokumen kelengkapan beserta daftar nominative kepada Biro OSDM Kemendikisaintek Biro OSDM kemendiktisaintek melakukan verifikasi dokumen usulan Biro OSDM Kemendiktisaintek menerbitkan SK dan Piagam Satyalancana Karya Satya Pegawai menerima SK dan Piagam Satyalancana Karya Satya
Jangka Waktu Pelayanan	Mengikuti jadwal siklus pemberian penghargaan (diusulkan 3-6 bulan sebelum hari nasional, seperti HUT RI)
Biaya/Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan (Medali/Pin)
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email Resmi Kepegawaian: kepegawaian@poltekba.ac.id
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Mengatur mekanisme administratif pemberian tanda kehormatan negara Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer Printer Scanner Jaringan Internet
Kompetensi Pelaksana	Pengelola Kepegawaian yag memahami regulasi tentang penghargaan Satyalancana Karya Satya
Pengawasan Internal	Pengecekan update data pegawai yang telah memenuhi syarat 10/20/30 tahun secara periodik oleh ketua Tim Kerja Kepegawaian
Jumlah Pelaksana	5 Orang
Jaminan Pelayanan	Keakuratan data masa kerja agar tidak terjadi kendala saat verifikasi di tingkat pusat
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan pelayanan melalui pengelolaan dokumen usulan satyalancana karya satya terarsip dengan baik, validasi data masa kerja pegawai secara berjenjang serta akses dokumen usulan hanya kepada petugas yang berwenang guna mencegah kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian data pada proses verifiaksi di Tingkat pusat
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 Tahun sekali
Unduh Formulir	Surat Direktur Usul Satyalancana Karya Satya Format Daftar Nominatif Unit Kerja Format Daftar Riwayat Hidup

Usulkan

STANDAR PELAYANAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Persyaratan	Sertifikat Pelatihan Dasar CPNS Surat Keterangan Sehat
Sistem, Mekanisme, Prosedur	Pegawai menyiapkan dan mengunggah berkas persyaratan melalui website kepegawaian Pengelola kepegawaian melakukan verifikasi dokumen kelengkapan Pengelola kepegawaian membuat dan menyampaikan draft surat Keputusan pengangkatan PNS kepada Kepala Bagian untuk dilakukan validasi Kepala Bagian melakukan validasi surat keputusan pengangkatan PNS Wakil direktur II melakukan validasi dan persetujuan surat keputusan pengangkatan PNS Direktur mengesahkan dan menandatangani surat keputusan pengangkatan PNS Pegawai melaksanakan sumpah/janji PNS Penyerahan SK PNS kepada pegawai
Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari Kerja
Biaya/Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	SK Pengangkatan sebagai PNS dan Berita Acara Sumpah/Janji PNS
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email resmi kepegawaian: Kepegawaian@poltekba.ac.id
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer Scanner Printer Jaringan Internet
Kompetensi Pelaksana	Pengelola Kepegawaian yang memahami prosedur pembuatan SK Pengangkatan PNS dan prosesi pelantikan
Pengawasan Internal	Monitoring secara berkala oleh Ketua Tim Kerja Kepegawaian
Jumlah Pelaksana	5 Orang
Jaminan Pelayanan	Keamanan data pribadi dan kepastian status pegawai dari masa percobaan (CPNS) menjadi (PNS)
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Lingkungan aman serta akses digital pelayanan cepat dan responsif
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal tiga bulan sekali dengan monitoring proses usulan, tingkat kelengkapan dan validasi dokumen, serta tindak lanjut terhadap kendala dan pengaduan pelayanan

Usulkan